Asisten Kepala PKS
PT Karyamas Adinusantara

Responsibilities

• Membuat budget operasional tahunan serta bulanan
• Membuat perencanaan operasional harian dan menyesuaikan dengan estimasi pengolahan dan maintenance
• Mengkordinir Asisten Processing dan Asisten Maintenance
• Membuat laporan dan rekomendasi kepada Manager atas perbaikan mesin
• Menyetujui dan menandatangani SPL dan daftar lembur

 

Kualifikasi :

 

• Pendidikan minimal S1 Teknologi Pertanian
• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun pada posisi yang sama dan dari Perusahaan perkebunan kelapa sawit.
• Mengetahui dan berpengalaman keseluruhan teknis mulai perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan di Pabrik Kelapa Sawit
• Bersedia ditempatkan di Kab. Kutai Barat – Kalimantan Timur dan Kab. Morowali – Sulawesi Tengah
• Pekerja Keras, produktif, bertanggung jawab
• Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja dalam team

 

Kirim Lamaran dan Riwayat Hidup beserta Foto terbaru ke
hr.recruitment@tsani-group.com

ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC)-SALES OFFICER (SO) LUWUK

DIBUTUHKAN SEGERA

ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC)
adalah perusahaan PEMBIAYAAN OTOMOTIF group ASTRA yang berpengalaman
lebih dari 30 tahun dan merupakan perusahaan Terdepan di bidangnya.

Mencari kandidat yang bersedia ditempatkan di daerah : LUWUK dan POSO

SALES OFFICER (SO) LUWUK

SALES OFFICER (SO) POSO

 

Bertanggung jawab untuk memperoleh aplikasi kredit dengan menjalin hubungan terhadap dealer-dealer otomotif.

Kualifikasi :

• Pria / Wanita
• Pendidikan Minimal D3/S1.
• Maks. usia 30 tahun.
• IPK Min. 2,5 ( D3/S1 )
• Wajib Memiliki SIM C dan sepeda motor.
• Menyukai
  tantangan,pekerja keras, jujur, memiliki integritas tinggi, serta
  memiliki kemauan belajar yang tinggi demi mencapai kesuksesan.

Apabila Anda memenuhi kriteria di atas dan tertarik dengan tantangan kami, kirimkan lamaran Anda ke kantor cabang ACC Palu di :

JL. Basuki Rahmat No. 62, Palu
Sulawesi Tengah - 94113

Tuliskan kode posisi & daerah penempatan di sudut kanan atas amplop

Atau email di :
recruitment@acc.co.id

Subject : (kode posisi yang dilamar) spasi (daerah penempatan)

PT. AMERTA INDAH OUTSUKA Dsitributor POCARI / SOYJOY SPG

PT. AMERTA INDAH OUTSUKA



PT. AMERTA INDAH OUTSUKA

Dsitributor POCARI / SOYJOY membutuhkan 2 orang SPG :

Persyaratan:
-mempunyai niat kerja yang tinggi
-Wanita
-max umur 25
-Surat lamaran kerja
-foto copy ijazah terakhir 2 lembar
-pas foto 4x6, 2 lembar

persyaratan dapat diantar langsung ke:
kantor PT. Indo prospek pratama

alamat:
Jl. sungai Wera No. 3 Palu

BNI LIFE INSURANCE PALU - Tenaga Pemasar

Tenaga Pemasar

Dapatkan banyak keuntungan dengan bergabung dalam
perusahaan kami sebagai bancassurance specialist; mendapatkan
pengetahuan mendalam tentang produk bank (seperti kampanye promosi,
keuntungan, prosedur)


Pekerjaan ini cocok untuk Anda yang menyukai tantangan,
senang berinteraksi dengan calon nasabah, dan menginginkan penghasilan
tanpa batas.

Persyaratan:

• Pria/Wanita, Usia 23 - 30 tahun
• Pend. Min D3, Semua jurusan
• IPK min 2,5
• Fresh graduates, lebih disukai memiliki pengalaman di bidang penjualan minimal 1 tahun
• Berpenampilan menarik, memiliki kemampuan komunikasi, presentasi dan negosiasi yang baik
• Berorientasi terhadap target

Benefit:

• Tunjangan dasar setiap bulan
• Komisi bulanan tidak terbatas
• Training bersertifikat dan berkelanjutan dari BNI Life
• Kesempatan karir terbuka luas

Kirim CV dan lamaran lengkap dengan subjek sesuai posisi paling lambat 4 Agustus 2014




Lamaran dapat ditujukan ke alamat:


hrd@bni-life.co.id


atau


PT BNI Life Insurance

Unit Kerja HR & GA

BNI Life Tower

The Landmark Center 21st Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12910




* Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan dihubungi

Pemberitahuan

PT BNI Life Insurance hanya menayangkan iklan lowongan pekerjaan
untuk pegawai melalui media-media yang telah memiliki reputasi dan
website resmi di www.bni-life.co.id. Dengan ini kami tegaskan PT BNI
Life Insurance tidak menayangkan iklan lowongan pekerjaan untuk pegawai
melalui website/blog pribadi yang tidak resmi yang mengatasnamakan PT
BNI Life Insurance. Lowongan pekerjaan dari PT BNI Life Insurance tidak
dipungut biaya apapun.

LOWONGAN POSISI LAIN LIHAT DI >>> sumber Berita

SwaTV Palu

SwaTV Palu membutuhkan tenaga/karyawan untuk mengisi posisi:
1. Marketing
2. Teknisi

Persyaratan:
-Pria
-Surat lamaran kerja
-foto copy ijazah terakhir 2 lembar
-pas foto 4x6, 2 lembar

persyaratan dapat diantar langsung ke:
Kantor SwaTV Palu

alamat:
JL. Munif Rahman I No. 1 Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi

CP: 081228530151

langsung hubungi CP/nomor kontak diatas untuk info selengkapnya

SALES / MARKETING - PALU

iklan ini sudah diterbitkan sejak 24 Juli 2014

_________________________________________

PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk

berdiri
di pada tahun 2000 dan saat ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki
lebih dari 26 Cabang di seluruh Indonesia (Lhokseumawe, Medan, Padang,
Palembang, Bengkulu, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Batam, Bangka, Riau,
Pontianak, Sampit, Palangkaraya, Pangkalanbun, Banjarmasin, Samarinda,
Balikpapan, Berau, Cilegon, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya,
Makassar, Manado, Kendari, Sorong). Dan kedepan akan membuka beberapa
cabang pada kota-kota lain untuk melayani permintaan pasar.

Kualifikasi:

• Pendidikan Minimal SMU / SMK Mesin / Sederajat
• Pria, Max 32 tahun
• Menyukai Pekerjaan sebagai Marketing & Sales.
• Berpenampilan menarik & Energik.
• Sanggup Bekerja secara Team dan dengan Target.
• Memiliki Jaringan & relasi yang luas.
• Memiliki Integritas, Loyalitas & Komitmen
• Bisa berbahasa Inggris
• Mampu Mengoperasikan Komputer (minimal MS office).
• Diutamakan mempunyai Kendaraan bermotor (Memiliki SIM C)
• Penempatan di PALU

Benefit:

• Gaji
• Insentif
• Komisi
• Tunjangan Kesehatan
• Tunjangan Transportasi
• Tunjangan Pulsa

Kirimkan Surat Lamaran & CV serta foto terkahir, melalui email ke :

PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk.

Palu - Sulawesi Tengah

P A L U

Email   :  jhuan@aritaglobal.co.id

ccrecruitment_api@yahoo.com

Hotel Santika Position Urgent

Butuhkan :
- Room Attendant (Housekeeping)
- Public Area ( Housekeeping )
- Admin u/ Engineering ( Pria )
- Front Desk Air Port (Pria)

Persyaratan : Usia Max. 25 thn , Punya pengalaman / Lulusan SMK.
Lamaran dapat di antar ke Hotel Santika, Jl. Moh. Hatta No. 18
(secepatnya). Info, Hub : 087844022054

BANK BUKOPIN Seluruh Indonesia (termasuk Palu)

Dalam rangka mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun

masa depan dan perluasan usaha, saat ini kami membutuhkan calon-calon

karyawan untuk ditempatkan sebagai:

..... 4. FUNDING OFFICER PERSONAL
Bertanggung jawab dalam melakukan penghimpunan dana nasabah ( funding ), penanganan keluhan nasabah dan penyelesaian masalah nasabah hingga melakukan penjualan / promosi produk-produk funding untuk mencapai target funding yang ditetapkan serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah prioritas.
Penempatan : Seluruh kantor Cabang di Indonesia
Kualifikasi:
	Pria / Wanita
	Fresh Graduate
	IPK minimal 2.3
	Analisa baik
	D3/S1 semua jurusan
	Memiliki pengalaman kerja
	Usia maksimal 35 th (experience)
	Bahasa Inggris baik
5. ACCOUNT OFFICER UKMK (AO-UKMK)
Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan – kegiatan untuk mendapatkan nasabah ( funding dan lending ), melakukan proses kredit (termasuk pengajuan proposal calon debitur, perpanjangan fasilitas kredit, pemantauan fasilitas kredit berjalan, penagihan dan langkah restrukturisasi kredit bila diperlukan) dan proses penempatan dana guna mencapai target pertumbuhan volume transaksi dan bisnis yang ditetapkan.
Penempatan : Seluruh kantor Cabang di Indonesia
Kualifikasi:
	Pria / Wanita
	Fresh Graduate
	IPK minimal 2.3
	Analisa baik D3/S1 semua jurusan
	Memiliki pengalaman kerja
	Usia maksimal 35 th (experience)
	Bahasa Inggris baik

Kirim Lamaran, CV, Foto Copy Ijazah, Foto Copy Transkip nilai, Foto Copy SKCK, dan Foto terbaru ke: SDM PT. Bank Bukopin, Tbk Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarta 12270 Atau email ke : rekrutmen@bukopin.co.id

Daftar PEMDA Sulteng formasi CPNS 2014

 Menurut Berita dari MenpanRB penerimaan CPNS 2014 akan dilaksanakan di Bulan Agustus, dan tidak semua PEMDA membukan penerimaan CPNS 2014 Berikut adalah PEMDA yang mendapatkan formasi Penerimaan CPNS 2014, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
   
2. Pemerintah Kab. Poso : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Donggala : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Tolitoli : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Banggai
   
6. Pemerintah Kab. Buol
   
7. Pemerintah Kab. Morowali : Tidak Buka
   
8. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
   
9. Pemerintah Kab. Parigi moutong : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
    
11. Pemerintah Kab. Sigi : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kab. Banggai Laut
    
13. Pemerintah Kota Palu

Daftar Pemerintah Daerah Yang akan membuka Lowongan
CPNS 2014

Pemerintah Aceh

1. Pemerintah Aceh : Tidak Buka
   
2. Pemerintah Kab. Aceh besar
   
3. Pemerintah Kab. Pidie
   
4. Pemerintah Kab. Aceh Utara : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Aceh Timur
   
6. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
   
7. Pemerintah Kab. Aceh Barat
   
8. Pemerintah Kab. Aceh tengah : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kab. Aceh tenggara
   
10. Pemerintah Kab. Simeulue
    
11. Pemerintah Kab. Bireuen
    
12. Pemerintah Kab. Aceh singkil
    
13. Pemerintah Kab. Aceh Barat daya
    
14. Pemerintah Kab. Gayo lues
    
15. Pemerintah Kab. Aceh tamiang
    
16. Pemerintah Kab. Nagan raya
    
17. Pemerintah Kab. Aceh jaya : Tidak Buka
    
18. Pemerintah Kab. Bener meriah
    
19. Pemerintah Kab. Pidie jaya
    
20. Pemerintah Kota Sabang : Tidak Buka
    
21. Pemerintah Kota Banda Aceh
    
22. Pemerintah Kota Langsa : Tidak Buka
    
23. Pemerintah Kota Lhokseumawe : Tidak Buka
    
24. Pemerintah Kota Subulussalam : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi sumatera
Utara

1. Pemerintah Provinsi sumatera Utara : Tidak Buka
   
2. Pemerintah Kab. Deli serdang
   
3. Pemerintah Kab. Karo
   
4. Pemerintah Kab. Langkat : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Tapanuli tengah
   
6. Pemerintah Kab. Simalungun
   
7. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
   
8. Pemerintah Kab. Dairi
   
9. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
   
10. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan : Tidak Buka
    
11. Pemerintah Kab. Asahan
    
12. Pemerintah Kab. Nias
    
13. Pemerintah Kab. Toba samosir
    
14. Pemerintah Kab. Mandailing natal : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kab. Nias Selatan
    
16. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
    
17. Pemerintah Kab. Pakpak Barat
    
18. Pemerintah Kab. Samosir
    
19. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
    
20. Pemerintah Kab. Padang Lawas
    
21. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
    
22. Pemerintah Kab. Batubara : Tidak Buka
    
23. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
    
24. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
    
25. Pemerintah Kab. Nias Barat
    
26. Pemerintah Kab. Nias Utara
    
27. Pemerintah Kota Medan : Tidak Buka
    
28. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
    
29. Pemerintah Kota Binjai
    
30. Pemerintah Kota Pematang Siantar : Tidak Buka
    
31. Pemerintah Kota Tanjung Balai
    
32. Pemerintah Kota Sibolga
    
33. Pemerintah Kota Padangsidimpuan : Tidak Buka
    
34. Pemerintah Kota Gunung Sitoli

Pemerintah Provinsi Riau

1. Pemerintah Provinsi Riau
   
2. Pemerintah Kab. Kampar : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Bengkalis
   
4. Pemerintah Kab. Indragiri hulu
   
5. Pemerintah Kab. Indragiri hilir
   
6. Pemerintah Kab. Pelalawan
   
7. Pemerintah Kab. Rokan hulu : Tidak Buka
   
8. Pemerintah Kab. Rokan hilir
   
9. Pemerintah Kab. Siak
   
10. Pemerintah Kab. Kuantan singingi : Tidak Buka
    
11. Pemerintah Kab. Kepulauan meranti : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kota Pekanbaru
    
13. Pemerintah Kota Dumai

Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
   
2. Pemerintah Kab. Agam
   
3. Pemerintah Kab. Pasaman
   
4. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Solok
   
6. Pemerintah Kab. Padang pariaman
   
7. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
   
8. Pemerintah Kab. Tanah datar
   
9. Pemerintah Kab. Sijunjung : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
    
11. Pemerintah Kab. Solok Selatan : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kab. Dharmasraya
    
13. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
    
14. Pemerintah Kota Bukittinggi
    
15. Pemerintah Kota Padang Panjang
    
16. Pemerintah Kota Sawahlunto
    
17. Pemerintah Kota Solok
    
18. Pemerintah Kota Padang
    
19. Pemerintah Kota Payakumbuh
    
20. Pemerintah Kota Pariaman

Pemerintah Provinsi Jambi

1. Pemerintah Provinsi Jambi
   
2. Pemerintah Kab. Batang Hari : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
   
4. Pemerintah Kab. Bungo
   
5. Pemerintah Kab. Merangin
   
6. Pemerintah Kab. Kerinci : Tidak Buka
   
7. Pemerintah Kab. Sarolangun
   
8. Pemerintah Kab. Tebo
   
9. Pemerintah Kab. Muaro jambi : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Tanjung jabung Timur
    
11. Pemerintah Kota Jambi : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kota Sungai Penuh

Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan : Tidak Buka
   
2. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
   
3. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
   
4. Pemerintah Kab. Muara Enim
   
5. Pemerintah Kab. Lahat
   
6. Pemerintah Kab. Musi Rawas
   
7. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
   
8. Pemerintah Kab. Banyuasin
   
9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
   
10. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
    
11. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
    
12. Pemerintah Kab. Empat Lawang
    
13. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
    
14. Pemerintah Kota Palembang
    
15. Pemerintah Kota Pagar Alam
    
16. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
    
17. Pemerintah Kota Prabumulih
    
18. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Pemerintah Provinsi kep. Bangka
Belitung

1. Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
   
2. Pemerintah Kab. Bangka
   
3. Pemerintah Kab. Belitung
   
4. Pemerintah Kab. Bangka Barat
   
5. Pemerintah Kab. Bangka tengah
   
6. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
   
7. Pemerintah Kab. Belitung Timur
   
8. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Pemerintah Provinsi Bengkulu

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu
   
2. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
   
3. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
   
4. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
   
5. Pemerintah Kab. Kaur
   
6. Pemerintah Kab. Seluma
   
7. Pemerintah Kab. Mukomuko
   
8. Pemerintah Kab. Kepahiang
   
9. Pemerintah Kab. Lebong
   
10. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
    
11. Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Provinsi Lampung

1. Pemerintah Provinsi Lampung
   
2. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
   
3. Pemerintah Kab. Lampung tengah
   
4. Pemerintah Kab. Lampung Utara
   
5. Pemerintah Kab. Lampung Barat
   
6. Pemerintah Kab. Tulang bawang
   
7. Pemerintah Kab. Tanggamus
   
8. Pemerintah Kab. Way kanan : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kab. Lampung Timur : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Pesawaran
    
11. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kab. Pringsewu
    
13. Pemerintah Kab. Mesuji
    
14. Pemerintah Kab. Pesisir Barat : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kota Metro
    
16. Pemerintah Kota Bandar Lampung : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
   
2. Kab. Kepulauan Seribu : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Jawa
Barat

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
   
2. Pemerintah Kab. Bogor
   
3. Pemerintah Kab. Sukabumi : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Cianjur : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Bekasi
   
6. Pemerintah Kab. Karawang
   
7. Pemerintah Kab. Purwakarta : Tidak Buka
   
8. Pemerintah Kab. Subang : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kab. Bandung : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Sumedang : Tidak Buka
    
11. Pemerintah Kab. Garut
    
12. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
    
13. Pemerintah Kab. Ciamis
    
14. Pemerintah Kab. Cirebon : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kab. Kuningan : Tidak Buka
    
16. Pemerintah Kab. Indramayu
    
17. Pemerintah Kab. Majalengka : Tidak Buka
    
18. Pemerintah Kab. Bandung Barat : Tidak Buka
    
19. Pemerintah Kab. Pangandaran : Tidak Buka
    
20. Pemerintah Kota Bandung
    
21. Pemerintah Kota Bogor
    
22. Pemerintah Kota Sukabumi : Tidak Buka
    
23. Pemerintah Kota Cirebon : Tidak Buka
    
24. Pemerintah Kota Bekasi : Tidak Buka
    
25. Pemerintah Kota Depok
    
26. Pemerintah Kota Cimahi
    
27. Pemerintah Kota Tasikmalaya
    
28. Pemerintah Kota Banjar

Pemerintah Provinsi Banten

1. Pemerintah Provinsi Banten
   
2. Pemerintah Kab. Serang
   
3. Pemerintah Kab. Pandeglang : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Lebak
   
5. Pemerintah Kab. Tangerang : Tidak Buka
   
6. Pemerintah Kota Tangerang
   
7. Pemerintah Kota Cilegon
   
8. Pemerintah Kota Serang : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Daerah DI
Yogyakarta

1. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
   
2. Pemerintah Kab. Bantul : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Sleman
   
4. Pemerintah Kab. Gunungkidul
   
5. Pemerintah Kab. Kulon Progo
   
6. Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
   
2. Pemerintah Kab. Semarang
   
3. Pemerintah Kab. Kendal
   
4. Pemerintah Kab. Demak
   
5. Pemerintah Kab. Grobogan
   
6. Pemerintah Kab. Pekalongan
   
7. Pemerintah Kab. Batang
   
8. Pemerintah Kab. Tegal
   
9. Pemerintah Kab. Brebes
   
10. Pemerintah Kab. Pati
    
11. Pemerintah Kab. Kudus : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kab. Pemalang : Tidak Buka
    
13. Pemerintah Kab. Jepara
    
14. Pemerintah Kab. Rembang : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kab. Blora
    
16. Pemerintah Kab. Banyumas
    
17. Pemerintah Kab. Cilacap
    
18. Pemerintah Kab. Purbalingga
    
19. Pemerintah Kab. Banjarnegara
    
20. Pemerintah Kab. Magelang
    
21. Pemerintah Kab. Temanggung
    
22. Pemerintah Kab. Wonosobo : Tidak Buka
    
23. Pemerintah Kab. Purworejo
    
24. Pemerintah Kab. Kebumen
    
25. Pemerintah Kab. Klaten
    
26. Pemerintah Kab. Boyolali
    
27. Pemerintah Kab. Sragen
    
28. Pemerintah Kab. Sukoharjo
    
29. Pemerintah Kab. Karanganyar : Tidak Buka
    
30. Pemerintah Kab. Wonogiri
    
31. Pemerintah Kota Semarang
    
32. Pemerintah Kota Salatiga
    
33. Pemerintah Kota Pekalongan
    
34. Pemerintah Kota Tegal
    
35. Pemerintah Kota Magelang
    
36. Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Provinsi Jawa
Timur

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
   
2. Pemerintah Kab. Gresik : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Mojokerto : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
   
5. Pemerintah Kab. Jombang
   
6. Pemerintah Kab. Sampang
   
7. Pemerintah Kab. Pamekasan
   
8. Pemerintah Kab. Sumenep
   
9. Pemerintah Kab. Bangkalan
   
10. Pemerintah Kab. Bondowoso
    
11. Pemerintah Kab. Situbondo
    
12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
    
13. Pemerintah Kab. Jember : Tidak Buka
    
14. Pemerintah Kab. Malang
    
15. Pemerintah Kab. Pasuruan
    
16. Pemerintah Kab. Probolinggo
    
17. Pemerintah Kab. Lumajang
    
18. Pemerintah Kab. Kediri
    
19. Pemerintah Kab. Tulungagung
    
20. Pemerintah Kab. Nganjuk : Tidak Buka
    
21. Pemerintah Kab. Trenggalek
    
22. Pemerintah Kab. Blitar
    
23. Pemerintah Kab. Madiun
    
24. Pemerintah Kab. Ngawi : Tidak Buka
    
25. Pemerintah Kab. Magetan
    
26. Pemerintah Kab. Ponorogo
    
27. Pemerintah Kab. Pacitan : Tidak Buka
    
28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
    
29. Pemerintah Kab. Tuban
    
30. Pemerintah Kab. Lamongan
    
31. Pemerintah Kota Surabaya
    
32. Pemerintah Kota Mojokerto : Tidak Buka
    
33. Pemerintah Kota Malang
    
34. Pemerintah Kota Ppasuruan
    
35. Pemerintah Kota Probolinggo : Tidak Buka
    
36. Pemerintah Kota Blitar
    
37. Pemerintah Kota Kediri : Tidak Buka
    
38. Pemerintah Kota Madiun
    
39. Pemerintah Kota Batu : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
   
2. Pemerintah Kab. Sambas
   
3. Pemerintah Kab. Sanggau
   
4. Pemerintah Kab. Sintang
   
5. Pemerintah Kab. Pontianak
   
6. Pemerintah Kab. Kapuas hulu
   
7. Pemerintah Kab. Ketapang
   
8. Pemerintah Kab. Bengkayang
   
9. Pemerintah Kab. Landak
   
10. Pemerintah Kab. Melawi
    
11. Pemerintah Kab. Sekadau
    
12. Pemerintah Kab. Kubu raya
    
13. Pemerintah Kab. Kayong Utara
    
14. Pemerintah Kota Pontianak
    
15. Pemerintah Kota Singkawang

Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
   
2. Pemerintah Kab. Kapuas : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Barito Utara
   
4. Pemerintah Kab. Barito Selatan
   
5. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
   
6. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
   
7. Pemerintah Kab. Pulang pisau
   
8. Pemerintah Kab. Gunung mas
   
9. Pemerintah Kab. Lamandau
   
10. Pemerintah Kab. Sukamara
    
11. Pemerintah Kab. Murung raya
    
12. Pemerintah Kab. Katingan
    
13. Pemerintah Kab. Seruyan
    
14. Pemerintah Kab. Barito Timur
    
15. Pemerintah Kota Palangka Raya : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
   
2. Pemerintah Kab. Banjar
   
3. Pemerintah Kab. Tanah laut
   
4. Pemerintah Kab. Tapin
   
5. Pemerintah Kab. Hulu sungai Selatan
   
6. Pemerintah Kab. Hulu sungai tengah
   
7. Pemerintah Kab. Barito kuala
   
8. Pemerintah Kab. Tabalong
   
9. Pemerintah Kab. Kotabaru
   
10. Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara
    
11. Pemerintah Kab. Tanah bumbu
    
12. Pemerintah Kab. Balangan
    
13. Pemerintah Kota Banjarmasin
    
14. Pemerintah Kota Banjar Baru

Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
   
2. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
   
3. Pemerintah Kab. Paser : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Berau
   
5. Pemerintah Kab. Kutai Barat
   
6. Pemerintah Kab. Kutai Timur
   
7. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
   
8. Pemerintah Kab. Mahakam ulu
   
9. Pemerintah Kota Samarinda
   
10. Pemerintah Kota Balikpapan
    
11. Pemerintah Kota Bontang

Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara : Tidak Buka
   
2. Pemerintah Kab. Minahasa : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
   
4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
   
5. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
   
6. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
   
7. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
   
8. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
   
9. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
   
10. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara : Tidak Buka
    
11. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
    
12. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
    
13. Pemerintah Kota Manado : Tidak Buka
    
14. Pemerintah Kota Bitung : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kota Tomohon
    
16. Pemerintah Kota Kotamobagu

Provinsi Gorontalo

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo : Tidak Buka
   
2. Pemerintah Kab. Gorontalo : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Boalemo : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Pohuwato
   
5. Pemerintah Kab. Bone Bolango
   
6. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
   
7. Pemerintah Kota Gorontalo

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
   
2. Pemerintah Kab. Poso : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Donggala : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Tolitoli : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Banggai
   
6. Pemerintah Kab. Buol
   
7. Pemerintah Kab. Morowali : Tidak Buka
   
8. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
   
9. Pemerintah Kab. Parigi moutong : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
    
11. Pemerintah Kab. Sigi : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kab. Banggai Laut
    
13. Pemerintah Kota Palu

Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
   
2. Pemerintah Kab. Pinrang : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Gowa
   
4. Pemerintah Kab. Wajo
   
5. Pemerintah Kab. Bone : Tidak Buka
   
6. Pemerintah Kab. Tana toraja
   
7. Pemerintah Kab. Maros
   
8. Pemerintah Kab. Luwu : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kab. Sinjai
   
10. Pemerintah Kab. Bulukumba
    
11. Pemerintah Kab. Bantaeng
    
12. Pemerintah Kab. Jeneponto : Tidak Buka
    
13. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
    
14. Pemerintah Kab. Takalar
    
15. Pemerintah Kab. Barru
    
16. Pemerintah Kab. Sidenreng rappang
    
17. Pemerintah Kab. Pangkajene dan kepulauan : Tidak Buka
    
18. Pemerintah Kab. Soppeng
    
19. Pemerintah Kab. Enrekang
    
20. Pemerintah Kab. Luwu Utara : Tidak Buka
    
21. Pemerintah Kab. Luwu Timur
    
22. Pemerintah Kab. Toraja Utara
    
23. Pemerintah Kota Makassar
    
24. Pemerintah Kota Parepare
    
25. Pemerintah Kota Palopo : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
   
2. Pemerintah Kab. Konawe : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Buton : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Muna
   
5. Pemerintah Kab. Kolaka : Tidak Buka
   
6. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
   
7. Pemerintah Kab. Kolaka Utara : Tidak Buka
   
8. Pemerintah Kab. Bombana : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kab. Wakatobi
   
10. Pemerintah Kab. Buton Utara
    
11. Pemerintah Kab. Konawe Utara : Tidak Buka
    
12. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
    
13. Pemerintah Kab. Konawe kepulauan
    
14. Pemerintah Kota Kendari : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kota Baubau : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Bali

1. Pemerintah Provinsi Bali
   
2. Pemerintah Kab. Buleleng
   
3. Pemerintah Kab. Jembrana
   
4. Pemerintah Kab. Klungkung
   
5. Pemerintah Kab. Gianyar
   
6. Pemerintah Kab. Karangasem
   
7. Pemerintah Kab. Bangli
   
8. Pemerintah Kab. Badung
   
9. Pemerintah Kab. Tabanan
   
10. Pemerintah Kota Denpasar

Pemerintah Provinsi NTB

1. Pemerintah Provinsi NTB
   
2. Pemerintah Kab. Lombok Barat
   
3. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
   
4. Pemerintah Kab. Lombok Timur
   
5. Pemerintah Kab. Bima
   
6. Pemerintah Kab. Sumbawa
   
7. Pemerintah Kab. Dompu
   
8. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
   
9. Pemerintah Kab. Lombok Utara : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kota Mataram
    
11. Pemerintah Kota Bima

Pemerintah Provinsi NTT

1. Pemerintah Provinsi NTT
   
2. Pemerintah Kab. Kupang
   
3. Pemerintah Kab. Belu
   
4. Pemerintah Kab. Timor Ttengah Utara
   
5. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
   
6. Pemerintah Kab. Alor : Tidak Buka
   
7. Pemerintah Kab. Sikka
   
8. Pemerintah Kab. Flores Timur
   
9. Pemerintah Kab. Ende
   
10. Pemerintah Kab. Ngada
    
11. Pemerintah Kab. Manggarai
    
12. Pemerintah Kab. Sumba Timur
    
13. Pemerintah Kab. Sumba Barat
    
14. Pemerintah Kab. Lembata : Tidak Buka
    
15. Pemerintah Kab. Rote ndao
    
16. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
    
17. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
    
18. Pemerintah Kab. Sumba Barat daya
    
19. Pemerintah Kab. Nagekeo
    
20. Pemerintah Kab. Sumba tengah : Tidak Buka
    
21. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
    
22. Pemerintah Kab. Malaka
    
23. Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Provinsi Maluku

1. Pemerintah Provinsi Maluku
   
2. Pemerintah Kab. Maluku tengah : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
   
4. Pemerintah Kab. Buru
   
5. Pemerintah Kab. Maluku tenggara Barat
   
6. Pemerintah Kab. Kepulauan aru
   
7. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
   
8. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
   
9. Pemerintah Kab. Buru Selatan
   
10. Pemerintah Kab. Maluku Barat daya
    
11. Pemerintah Kota Aambon
    
12. Pemerintah Kota Tual

Pemerintah Provinsi maluku
Utara

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
   
2. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
   
3. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
   
4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
   
5. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
   
6. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
   
7. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
   
8. Pemerintah Kab. Pulau morotai
   
9. Pemerintah Kab. Pulau taliabu : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kota Ternate
    
11. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Pemerintah Provinsi Papua

1. Pemerintah Provinsi Papua
   
2. Pemerintah Kab. Jayapura
   
3. Pemerintah Kab. Biak Numfor
   
4. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Merauke
   
6. Pemerintah Kab. Jayawijaya
   
7. Pemerintah Kab. Nabire
   
8. Pemerintah Kab. Puncak jaya
   
9. Pemerintah Kab. Paniai
   
10. Pemerintah Kab. Mimika : Tidak Buka
    
11. Pemerintah Kab. Boven digoel
    
12. Pemerintah Kab. Mappi
    
13. Pemerintah Kab. Asmat
    
14. Pemerintah Kab. Yahukimo
    
15. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
    
16. Pemerintah Kab. Tolikara
    
17. Pemerintah Kab. Sarmi
    
18. Pemerintah Kab. Keerom
    
19. Pemerintah Kab. Waropen
    
20. Pemerintah Kab. Supiori
    
21. Pemerintah Kab. Mamberamo raya : Tidak Buka
    
22. Pemerintah Kab. Mamberamo tengah
    
23. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
    
24. Pemerintah Kab. Yalimo
    
25. Pemerintah Kab. Nduga : Tidak Buka
    
26. Pemerintah Kab. Dogiyai
    
27. Pemerintah Kab. Puncak
    
28. Pemerintah Kab. Deiyai
    
29. Pemerintah Kab. Intan jaya
    
30. Pemerintah Kota Jayapura

Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   
2. Pemerintah Kab. Bintan
   
3. Pemerintah Kab. Karimun : Tidak Buka
   
4. Pemerintah Kab. Natuna : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Lingga
   
6. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas : Tidak Buka
   
7. Pemerintah Kota Batam
   
8. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah Provinsi Papua
Barat

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
   
2. Pemerintah Kab. Sorong : Tidak Buka
   
3. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
   
4. Pemerintah Kab. Raja Ampat : Tidak Buka
   
5. Pemerintah Kab. Manokwari
   
6. Pemerintah Kab. Teluk bintuni
   
7. Pemerintah Kab. Teluk wondama : Tidak Buka
   
8. Pemerintah Kab. Fak-fak : Tidak Buka
   
9. Pemerintah Kab. Kaimana : Tidak Buka
   
10. Pemerintah Kab. Tambrauw : Tidak Buka
    
11. Pemerintah Kab. Maybrat
    
12. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
    
13. Pemerintah Kota Sorong

Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat : Tidak Buka
   
2. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
   
3. Pemerintah Kab. Mamuju
   
4. Pemerintah Kab. Mamasa
   
5. Pemerintah Kab. Polewali Mandar : Tidak Buka
   
6. Pemerintah Kab. Majene
   
7. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
   
2. Pemerintah Kab. Bulungan
   
3. Pemerintah Kab. Malinau
   
4. Pemerintah Kab. Nunukan
   
5. Pemerintah Kab. Tana Tidung : Tidak Buka
   
6. Pemerintah Kota Tarakan
   
7. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

Hot News ! :
Pemerintah Indonesia akan melakukan penerimaan CPNS 2014 sebanyak 100.000 orang
dari pelamar umum. Jauh lebih banyak daripada tahun 2013 kemarin.

Pendaftaran Seleksi CPNS Direncanakan Akhir Agustus

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) minta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN) khususnya CPNS kepada Menteri PANRB dengan tembusan kepada Kepala BKN paling lambat tanggal 24 Juli 2014.

Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, rincian usulan tersebut diperlukan agar  penetapan dan persetujuan rincian formasi CPNS oleh Menteri PANRB kepada instansi dapat dilaksanakan sesuai jadwal,  yakni minggu kedua Agustus 2014.

Diharapkan jadwal itu bisa ditepati, sehingga instansi yang membuka formasi CPNS, dapat mengumumkan lowongan formasi antara tanggal 11 sampai 24 Agustus 2014. “Tahapan berikutnya adalah pendaftaran secara online,  melalui portal nasional   http://panselnas.menpan.go.id pada tanggal 25-29 Agustus 2014,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut diungkapkan, sesuai jadwal sementara, pelaksanaan seleksi CPNS baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan bidang (TKB) bagi instansi yang menyelenggarakan, akan dimulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan selesai. Semua instansi yang menyelenggarakan seleksi CPNS tahun ini menggunakan sistem computer assisted test atau CAT. Lamanya pelaksanaannya tergantung jumlah pelamar dan kapasitas instalasi CAT yang ada.

Bagi instansi yang telah selesai mengadakan tes, lanjut Setiawan, dapat langsung menyerahkan hasil TKD kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Selanjutnya, Panselnas akan menyampaikan hasil TKD dan hasil integrasi TKB kepada instansi, satu minggu setelah instansi menyampaikan hasil TKD dan TKB ke Panselnas. “Dua hari setelah menerima hasil TKD dan hasil integrasi TKD dan TKB dari Panselnas, instansi segera membuat Surat Keterangan Kelulusan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian, dan hasilnya disampaikan kembali kepada Panselnas dan BKN,” imbuhnya.

Setelah itu, instansi wajib mengumumkan secara terbuka peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2014 melalui media online atau media cetak. “Jadwal ini masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan,” ujar Setiawan. (bby/HUMAS MENPANRB)